Oleh : Darojat – Pemimpin Redaksi Lokal Pos
Pembangunan desa selama ini kerap diidentikkan dengan pembangunan fisik yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jalan lingkungan, drainase, sarana umum, serta berbagai program kegiatan menjadi indikator yang mudah dilihat dan diukur.
Ukuran tersebut tentu penting. Namun, pengalaman di banyak desa menunjukkan bahwa peningkatan anggaran dan program belum selalu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.
Di balik perencanaan dan realisasi APBDes, pembangunan desa juga menyentuh aspek yang tidak selalu tercantum dalam tabel anggaran, yakni cara berpikir dan sikap masyarakat dalam memandang pendidikan, kerja, dan upaya keluar dari kemiskinan.
Aspek ini kerap luput dari perhatian, padahal berpengaruh langsung terhadap efektivitas berbagai program pemberdayaan.
Pemikiran penulis buku Terapi Berpikir Positif, Dr. Ibrahim Elfiky tentang kekuatan pikiran memberikan sudut pandang yang relevan untuk membaca persoalan ini.Ia menekankan bahwa pikiran memengaruhi sikap, sikap memengaruhi tindakan, dan tindakan menentukan hasil.
Dalam konteks desa, cara pandang terhadap keterbatasan ekonomi dan peluang yang tersedia sering kali menentukan sejauh mana masyarakat memanfaatkan program pembangunan yang telah dirancang.
Dalam isu pendidikan desa, misalnya, masih dijumpai pandangan bahwa sekolah hanya dipandang sebagai kewajiban dasar, bukan investasi jangka panjang.
Kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan biaya, tetapi juga oleh rendahnya harapan terhadap manfaat pendidikan.
Padahal, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan penting penggunaan APBDes di bidang pemberdayaan masyarakat.
Bahasa sehari-hari yang berkembang di tengah masyarakat juga patut menjadi perhatian. Ungkapan yang menormalisasi kepasrahan terhadap kemiskinan kerap terdengar tanpa maksud meremehkan.
Namun, jika terus dibiarkan, bahasa semacam ini membentuk keyakinan kolektif yang pada akhirnya memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program desa, termasuk di bidang pendidikan dan ekonomi.
Perlu ditegaskan, kemiskinan desa tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut juga bergantung pada kesiapan masyarakat untuk terlibat secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab.
Pengelolaan APBDes yang transparan dan partisipatif menjadi salah satu pintu masuk penting. Anggaran desa tidak hanya perlu dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga dimaknai sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan diri dan kemandirian warga.
Program pemberdayaan akan sulit berhasil jika masyarakat masih memandang dirinya sebagai objek, bukan subjek pembangunan.
Nilai-nilai sosial dan spiritual yang hidup di desa sesungguhnya merupakan modal penting. Nilai kerja keras, kebersamaan, dan keikhlasan telah lama menjadi fondasi kehidupan pedesaan.
Nilai-nilai ini akan semakin bermakna jika diiringi dengan cara pandang yang konstruktif—bahwa kemiskinan bukan identitas, melainkan kondisi yang dapat diupayakan untuk berubah melalui pendidikan dan usaha bersama.
Lokal Pos memandang bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta keluarga memiliki peran masing-masing dalam memastikan bahwa APBDes benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas hidup warga. Setiap langkah perbaikan, sekecil apa pun, layak diapresiasi.
Sikap Redaksi ini tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan persoalan atau menilai kinerja pihak tertentu. Sebaliknya, Sikap Redaksi ini mengajak semua pihak untuk melihat pembangunan desa secara lebih menyeluruh—tidak hanya dari sisi anggaran dan realisasi fisik, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran, harapan, dan partisipasi masyarakat.
Membangun desa berarti membangun manusia. Ketika pengelolaan APBDes berjalan seiring dengan tumbuhnya cara berpikir yang lebih terbuka dan berdaya, desa akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk keluar dari persoalan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.***