LOKAL POS – Kepala Desa Kertaharja, Tati Inayah, menggelar audiensi bersama masyarakat desa untuk membahas berbagai permasalahan yang berkembang di lingkungan Desa Kertaharja, Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal pada Selasa, 23 Desember 2025.
Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Camat Pagerbarang ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah desa dan perwakilan warga guna menyerap aspirasi secara langsung serta mencari solusi bersama.
Audiensi tersebut dihadiri oleh, camat, perangkat desa, anggota BPD, perwakilan warga, pendamping desa dan pendamping lokal desa.
Sejumlah isu strategis disampaikan warga, mulai dari pengelolaan Pamsimas, BLT Dana Desa, program Ketahanan Pangan, hingga persoalan lainnya yang membutuhkan perhatian bersama.
Dalam sambutannya, Kades Tati Inayah menegaskan, audiensi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk membangun komunikasi yang terbuka dan partisipatif.
Menurutnya, penyelesaian masalah desa tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus melibatkan masyarakat desa.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang dirasakan dan diharapkan masyarakat. Setiap masukan akan kami catat dan jadikan bahan evaluasi.” ujar Tati Inayah.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang bersifat teknis akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.
Karena itu, pihaknya meminta kepada jajaran perangkat desa yang hadir dalam audiensi tersebut, diminta kesiapannya menyelesaikan berbagai administrasi kegiatan pembangunan desa yang belum terselesaikan.
Dirinya juga meminta maaf bila dalam menyajikan laporan pemerintahan desa, seperti SPJ kegiatan, masih banyak kekurangan.
Sementara itu, perwakilan warga yang justru didominasi anggota BPD setempat, menyambut positif langkah audiensi tersebut. Menurut mereka, forum dialog seperti ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan memperkuat kepercayaan antara warga dan pemerintah desa.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Desa Kertaharja berharap tercipta kesepahaman bersama serta sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.*(darojat)
