Oleh: Darojat
Pemimpin Redaksi Lokal Pos
Pembangunan desa selalu berbicara tentang harapan. Harapan akan jalan yang lebih baik, ekonomi masyarakat yang tumbuh, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta kehidupan warga yang lebih sejahtera.
Namun, satu pertanyaan penting sering kali luput dari perhatian: apakah setiap program pembangunan desa benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena desa memiliki sumber daya yang terbatas. Anggaran desa harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di sinilah perencanaan pembangunan desa berbasis data menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Jangan Sampai Desa Memiliki Banyak Data, Tetapi Tidak Menggunakannya
Hampir setiap desa memiliki berbagai jenis data. Ada data kependudukan, data kemiskinan, data kelompok masyarakat, data keluarga, data aset desa, data potensi ekonomi, data infrastruktur hingga berbagai data sektoral lainnya.
Persoalannya bukan selalu pada ketersediaan data.
Persoalan yang lebih mendasar adalah: sejauh mana data tersebut benar-benar digunakan untuk mengambil keputusan pembangunan?
Jangan sampai data hanya berhenti sebagai dokumen administrasi yang diperbarui menjelang penyusunan perencanaan, tetapi tidak menjadi dasar dalam menentukan prioritas.
Sebab, data yang tidak digunakan hanya menjadi arsip. Sebaliknya, data yang dianalisis dan digunakan dapat menjadi alat untuk menentukan arah pembangunan.
Dari “Apa yang Ingin Dibangun?” Menjadi “Apa yang Dibutuhkan?”
Paradigma perencanaan desa perlu terus didorong.
Pertanyaan dalam perencanaan seharusnya tidak berhenti pada:
“Tahun depan desa mau membangun apa?”
Tetapi berkembang menjadi:
“Masalah apa yang paling mendesak untuk diselesaikan?”
“Siapa yang paling membutuhkan?”
“Di wilayah mana persoalan tersebut terjadi?”
“Potensi apa yang bisa dikembangkan?”
“Seberapa besar dampak program terhadap masyarakat?”
Pertanyaan tersebut membutuhkan data sebagai dasar.
Jika data menunjukkan bahwa persoalan utama masyarakat adalah keterbatasan lapangan pekerjaan, maka pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur. Desa perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, pengembangan UMKM, pertanian produktif, atau sektor ekonomi lain yang sesuai dengan potensi lokal.
Begitu pula apabila data menunjukkan persoalan sanitasi, stunting, akses air bersih, pendidikan, atau kelompok rentan. Program pembangunan seharusnya diarahkan pada persoalan tersebut.
Inilah esensi pembangunan berbasis data: anggaran mengikuti kebutuhan, bukan sekadar kebiasaan.
Musyawarah Desa dan Data Harus Berjalan Bersama
Perencanaan berbasis data bukan berarti masyarakat kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Sebaliknya, data justru dapat memperkuat kualitas musyawarah desa.
Data memberikan gambaran objektif, sementara masyarakat memberikan pengalaman langsung mengenai kondisi lapangan.
Keduanya harus dipertemukan.
Ketika data menunjukkan adanya persoalan tertentu, masyarakat dapat memberikan penjelasan mengenai akar masalahnya. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga berdasarkan realitas sosial yang dialami warga.
Karena itu, musyawarah desa seharusnya tidak sekadar menjadi forum untuk mengusulkan kegiatan, tetapi menjadi ruang untuk membaca masalah, menguji data, menentukan prioritas, dan menyepakati solusi.
Perencanaan Bukan Sekadar Menyusun Dokumen
RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa bukan sekadar dokumen administratif.
Di balik dokumen tersebut terdapat keputusan tentang bagaimana sumber daya desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, kualitas perencanaan sangat menentukan kualitas pembangunan.
Perencanaan yang lemah berpotensi menghasilkan kegiatan yang kurang tepat sasaran. Sebaliknya, perencanaan yang didukung data dan analisis yang baik akan membantu desa menentukan program yang lebih relevan.
Siklusnya harus jelas:
Data → Analisis → Prioritas → Program → Anggaran → Pelaksanaan → Monitoring → Evaluasi → Perbaikan.
Siklus tersebut perlu terus berjalan dan menjadi budaya dalam tata kelola pembangunan desa.
Pendamping Desa: Menguatkan Kapasitas, Bukan Mengambil Alih
Dalam proses tersebut, pendamping desa memiliki peran strategis.
Pendamping dapat membantu desa meningkatkan kemampuan dalam membaca data, mengidentifikasi masalah, memetakan potensi, menyusun prioritas, serta melakukan evaluasi pembangunan.
Namun, pendampingan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan.
Pendamping bukanlah pihak yang menggantikan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengambil keputusan.
Justru keberhasilan pendampingan dapat dilihat ketika desa semakin mampu melakukan proses perencanaan secara mandiri.
Menemani proses. Menguatkan kapasitas. Menumbuhkan kemandirian.
Itulah salah satu makna penting dari pendampingan desa.
Data Harus Hidup di Tengah Masyarakat
Data pembangunan desa juga tidak boleh hanya menjadi milik pemerintah desa.
Data yang relevan untuk perencanaan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan informasi yang bersifat dikecualikan.
Masyarakat perlu mengetahui persoalan utama desanya.
Berapa jumlah warga yang membutuhkan intervensi?
Apa potensi ekonomi desa?
Wilayah mana yang membutuhkan pembangunan?
Kelompok masyarakat mana yang perlu mendapatkan pemberdayaan?
Apa hasil pembangunan tahun sebelumnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan penting dalam membangun partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut menjadi bagian dari proses menentukan arah pembangunan.
Jangan Ukur Keberhasilan Hanya dari Serapan Anggaran
Ada kecenderungan pembangunan dinilai berhasil ketika seluruh anggaran dapat direalisasikan.
Padahal, serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apa manfaatnya?
Siapa yang merasakan manfaatnya?
Apakah masalah masyarakat berkurang?
Apakah pendapatan atau produktivitas warga meningkat?
Apakah kualitas pelayanan publik membaik?
Apakah program tersebut berkelanjutan?
Di sinilah pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis data.
Desa perlu melihat bukan hanya berapa rupiah yang telah dibelanjakan, tetapi juga apa perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.
Desa Perlu Membangun “Budaya Data”
Membangun perencanaan berbasis data bukan pekerjaan satu tahun.
Dibutuhkan perubahan budaya kerja.
Aparatur desa perlu terbiasa mengambil keputusan berdasarkan informasi. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses validasi dan pemanfaatan data. Kelembagaan desa perlu memiliki kapasitas untuk mengolah dan menggunakan data.
Dengan demikian, data tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan administratif semata.
Data menjadi alat untuk berpikir dan mengambil keputusan.
Desa yang memiliki budaya data akan lebih mudah melihat perubahan, mengidentifikasi risiko, menentukan prioritas, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
Pada Akhirnya, Pembangunan Harus Menghasilkan Perubahan
Desa tidak membutuhkan pembangunan yang sekadar terlihat ramai dalam daftar kegiatan.
Desa membutuhkan pembangunan yang memberikan perubahan.
Jalan dibangun karena memang dibutuhkan dan memberikan akses yang lebih baik. Program ekonomi dijalankan karena mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Pemberdayaan dilakukan karena mampu meningkatkan kapasitas warga. Pelayanan publik diperbaiki karena masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas.
Semua itu membutuhkan perencanaan yang dimulai dari satu hal sederhana: mengenali kondisi desa secara nyata.
Dan untuk mengenali kondisi tersebut, desa membutuhkan data.
Data Memberi Arah, Masyarakat Menentukan Prioritas
Perencanaan pembangunan desa berbasis data pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan.
Ini adalah persoalan bagaimana desa menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara bertanggung jawab.
Data memberi arah.
Musyawarah menentukan prioritas.
Anggaran menjadi instrumen.
Pelaksanaan menghasilkan tindakan.
Evaluasi mengukur perubahan.
Jika semua proses tersebut berjala secara konsisten, pembangunan desa tidak lagi sekadar menjadi rangkaian kegiatan tahunan.
Pembangunan menjadi sebuah proses yang terarah untuk menjawab persoalan masyarakat dan mengembangkan potensi desa.
Sebab, desa yang mampu membaca datanya dengan baik akan lebih mampu membaca masa depannya.
Dan desa yang mampu membaca masa depan akan lebih siap menentukan langkah menuju kemandirian.(*)
