PPPK Dilarang Terlibat Kampanye Pilkades, Netralitas ASN Wajib Dijaga Sesuai Regulasi

Opini700 Views

Oleh : Darojat – Pemimpin Redaksi Lokal Pos

LOKAL POS – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib menjaga netralitas dalam setiap proses demokrasi, termasuk dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dituntut tetap profesional dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa tertentu.

Larangan keterlibatan dalam politik praktis tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga independensi aparatur pemerintah agar tidak terpengaruh kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Ketentuan mengenai netralitas ASN secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa setiap Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK.

Tidak Boleh Menjadi Tim Sukses atau Mengampanyekan Calon

Dalam konteks Pilkades, prinsip netralitas tersebut menjadi landasan bagi PPPK untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa.

Beberapa bentuk tindakan yang perlu dihindari PPPK antara lain:

  • Menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan calon kepala desa.
  • Mengikuti kegiatan kampanye dengan memberikan dukungan aktif kepada calon tertentu.
  • Mengajak, mengarahkan, atau memengaruhi masyarakat maupun rekan kerja untuk memilih calon tertentu.
  • Menggunakan jabatan, kewenangan, atau fasilitas pemerintah untuk kepentingan pemenangan calon.
  • Membuat unggahan, membagikan konten, atau memberikan komentar di media sosial yang menunjukkan dukungan politik kepada calon tertentu.
  • Memanfaatkan kedudukan sebagai ASN untuk menggalang dukungan bagi salah satu kandidat.

Tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan kewajiban menjaga netralitas ASN apabila memenuhi unsur keberpihakan atau keterlibatan politik praktis.

Bagaimana Dasar Hukum dalam Pilkades?

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

Dalam Pasal 30 Permendagri tersebut diatur sejumlah larangan bagi pelaksana kampanye. Salah satunya, pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Meskipun PPPK tidak disebut secara khusus dalam daftar larangan tersebut, kedudukannya sebagai Pegawai ASN tetap mengikat pada kewajiban netralitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023.

Dengan demikian, ketentuan netralitas ASN harus menjadi pedoman bagi PPPK dalam menyikapi seluruh tahapan Pilkades.

Tetap Memiliki Hak Pilih, tetapi Wajib Menjaga Netralitas

PPPK tetap memiliki hak konstitusional sebagai warga negara untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, hak pilih tersebut harus dibedakan dari keterlibatan aktif dalam kegiatan politik praktis. Menggunakan hak suara secara pribadi merupakan hak warga negara, sedangkan memanfaatkan status, jabatan, atau pengaruh sebagai aparatur pemerintah untuk memenangkan calon tertentu merupakan tindakan yang harus dihindari.

Netralitas PPPK sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan pilihan politik.

Oleh karena itu, seluruh PPPK diharapkan dapat memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlibat dalam aktivitas kampanye yang menunjukkan keberpihakan, serta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Pilkades merupakan momentum demokrasi di tingkat desa. Pelaksanaannya harus berlangsung jujur, adil, aman, dan demokratis tanpa adanya tekanan maupun mobilisasi dukungan yang melibatkan aparatur pemerintah.

Netralitas ASN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *